Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti ruwetnya birokrasi di Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara yang menghambat masuknya investasi. Menurut dia, selama ini investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN sangat banyak, namun perkara birokrasi itu menjadi persoalan.
“Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri,” ujar Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 20 November 2021
Jokowi pun geram lantaran ruwetnya birokrasi itu membuat hal seharusnya mudah menjadi sulit. Sehingga realisasi investasi pun menjadi mandek. Karena itu, ia mengatakan persoalan itu perlu diperbaiki dengan profesionalisme.
“Saya ini orang lapangan, saya ini kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan,” kata dia.
Selain itu, Jokowi mengatakan komisaris dan direksi Pertamina maupun PLN harus menghitung konsekuensi dari setiap penugasan terhadap perusahaan. Perhitungan tersebut harus disampaikan secara transparan dan terbuka dengan kalkulasi dan angka-angka.
“Tapi yang logis, karena penugasan terus wah miikirnya nggak dicek, enggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi,” tutur Jokowi.
Dengan demikian, ia meminta PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Hangan sampai tata kelola perusahaan dan pengadaannya tidak benar.
“Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan itu. Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional, ada di situ, titik lemahnya ada di situ. Sehingga profesionalismenya menjadi hilang,” ujar Jokowi.
CAESAR AKBAR